Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Al Hadi, S.Pd.I (16/11/2026). Foto : Warna Kalimantan
KALIMANTAN TENGAH, BARITO UTARA, MUARA TEWEH - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F - PKB) salah satu dari 5 Fraksi di DPRD Barito Utara yang menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 beserta lampirannya yang diajukan Pemerintah setempat untuk di syahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.
Melalui Sidang Paripurna IV yang digelar Senin (16/11), F - PKB menyetujui Raperda yang diajukan Pemerintah Daerah Barito Utara dengan disertai beberapa catatan dan rekomendasi penting yang termuat dalam dokumen pendapat akhir Fraksi PKB.
"Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2027 beserta lampirannya untuk di syahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara dengan catatan dan rekomendasi sebagaimana telah disampaikan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku," sebut Fraksi PKB.
Dari pengamatan Warna Kalimantan terhadap dokumen pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Barito Utara, Fraksi PKB adalah fraksi yang paling banyak memberikan catatan-catatan penting kepada Pemerintah Daerah, yaitu sebanyak 8 Catatan.
"Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses administratif dan formalitas penganggaran, tetapi harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah serta arah pembangunan Kabupaten Barito Utara ke depan," tulis F - PKB dalam pendapat akhirnya.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencermati Pidato Pengantar Bupati Barito Utara, Jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi PKB dan Pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan catatan sebagai berikut" tulis F - PKB.
Pertama, Terhadap Pendapatan Daerah. Fraksi PKB meminta pemerintah daerah agar terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi sumber-sumber pendapatan yang sah, tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset milik pemerintah daerah dan pengembangan potensi ekonomi lokal harus menjadi perhatian serius.
Pemerintah daerah hendaknya melakukan pendataan dan pengawasan terhadap seluruh potensi pendapatan, termasuk kontribusi sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan sektor usaha lainnya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, Terhadap Belanja Daerah. Belanja sebesar Rp 3,078 triliun, Fraksi PKB menegaskan bahwa belanja daerah harus diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Kami meminta agar alokasi anggaran benar-benar memperhatikan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi harus menjangkau seluruh kecamatan, desa dan kelurahan, terutama wilayah pedalaman yang masih membutuhkan perhatian pembangunan," pinta F - PKB.
Ketiga, Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta pemenuhan kebutuhan pendidikan di wilayah terpencil.
Perhatian terhadap pendidikan keagamaan, pondok pesantren, madrasah diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya juga perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di bidang kesehatan, F - PKB meminta peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, termasuk ketersediaan tenaga medis, obat-obatan serta fasilitas kesehatan yang memadai. Pelayanan kesehatan harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan kondisi ekonomi.
Keempat, Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah. Fraksi PKB memandang pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan penting masyarakat Kabupaten Barito Utara.
"Kami meminta agar pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap peningkatan dan pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan, sarana transportasi serta infrastruktur dasar lainnya. Khususnya akses jalan yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan, termasuk wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses transportasi," pinta Fraksi nomor terbesar ke 2 di DPRD Barito Utara tersebut.
Pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan secara merata, berkeadilan dan berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan masyarakat.
Kelima, Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Fraksi PKB meminta agar APBD Tahun Anggaran 2027 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penguatan UMKM, koperasi, pertanian, perkebunan rakyat, perikanan dan sektor ekonomi produktif lainnya.
Pemerintah daerah hendaknya memperluas akses permodalan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha serta pemasaran produk lokal.
"Kami juga berharap agar program pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada kegiatan jangka pendek, tetapi mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan lapangan kerja secara berkelanjutan," sebut Fraksi PKB.
Keenam, Pengawasan Terhadap Perusahaan dan Kelestarian Lingkungan. Fraksi PKB meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Utara.
Perusahaan harus melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, reklamasi, pemulihan lingkungan serta tanggung jawab terhadap dampak kegiatan usaha.
Jangan sampai aktivitas ekonomi perusahaan memberikan beban kerusakan lingkungan dan infrastruktur kepada masyarakat maupun pemerintah daerah.
Ketujuh, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. Fraksi PKB menegaskan bahwa seluruh proses pelaksanaan APBD harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Terkait kebijakan pembiayaan dan defisit anggaran, pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh sumber pembiayaan telah diperhitungkan secara cermat, memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan pada tahun-tahun berikutnya.
Kedelapan, Fraksi PKB mendorong agar pemerintah segera melakukan Pelepasan Kawasan Hutan yang tumpeng tindih dengan Wilayah Administrasi Desa, Infrastruktur Jalan, dan Perkebunan Masyarakat dan segera menentukan WPR di Barito Utara.
Masyarakat serta pemerintah daerah dapat menempuh jalur Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Tanah Objek Kawasan Hutan (TORA) mekanisme ini memungkinkan lahan yang telah dikuasai secara fisisk diubah statusnya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) agar memiliki kepastian hukum dan sertifikat hak atas tanah.
Demikian 8 catatan yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan ditandatangani oleh Ketua Fraksi PKB, H. Al Hadi, S.Pd.I, dan Wakil Ketua, H. Nurul Anwar.
