Gun Sriwitanto Dalam Sesi Penyerahan Dokumen Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Barito Utara (16/11/2026). Foto : Warna Kalimantan
KALIMANTAN TENGAH, BARITO UTARA, MUARA TEWEH - Fraksi Aspirasi Rakyat tidak ingin APBD hanya menjadi rutinitas tahunan yang setiap tahun dibahas, disahkan, dan dilaksanakan, tetapi persoalan mendasar masyarakat tetap tidak terselesaikan.
Pendapat tersebut merupakan salah satu Pendapat Akhir Fraksi Aspirasi Rakyat untuk menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna IV di Gedung Dewan setempat, kemarin (16/11/2027).
Menurut Fraksi Aspirasi Rakyat, kita harus berani melakukan evaluasi terhadap program-program yang selama ini belum memberikan hasil optimal.
"Kita harus berani menentukan prioritas, berani melakukan efisiensi, dan berani mengarahkan anggaran kepada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak," tulis Fraksi Aspirasi Rakyat.
Fraksi yang bergabung didalamnya PPP, PAN dan Hanura ini juga mengingatkan bahwa persetujuan DPRD terhadap APBD bukan berarti pemerintah daerah diberikan keleluasaan tanpa batas dalam melaksanakan anggaran.
"Persetujuan tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab politik yang harus dijawab dengan kinerja, transparansi, dan keberhasilan pembangunan." sebutnya.
DPRD memiliki fungsi pengawasan, dan Fraksi Aspirasi Rakyat akan tetap menjalankan fungsi tersebut secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
"Kami ingin melihat APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara," sebut Fraksi Gabungan Tiga Partai ini.
Seluruh Pendapat Fraksi Aspirasi Rakyat ini dituangkan dalam satu dokumen yang diserahkan Gun Sriwitanto, SH kepada Ketua DPRD Barito Utara saat Sidang Paripurna.
