H. Iwan Kurniawan Saat Menjadi Narasumber Kegiatan Bawaslu Barito Utara di Aula Bapperida Barut (12/9/2026). Warna Kalimantan/M. Gazali Noor
KALIMANTAN TENGAH, BARITO UTARA, MUARA TEWEH - Politik uang masih merupakan isu serius serta hangat di Barito Utara, dan pada faktanya terus mewarnai dinamika dan kompleksitas politik Barito Utara hingga kini, setelah Pemungutan Suara yang digelar berulang-ulang terkait sengketa Pilkada.
Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan kembali Pilkada Barito Utara telah masuk pada meja peradilan yang kesekian kalinya untuk Kabupaten dengan APBD 2,6 Triliun pada Tahun 2024 ini.
Di sidang MK yang beberapa jam lalu sedang berlangsung, dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan alat bukti tambahan untuk perkara 331 Tahun 2025, terjadi proses interogator terhadap saksi yang pelik mengenai politik uang.
Terungkap pula hal lainnya dalam persidangan, seperti Notaris yang biasanya berada dikantornya sebagai pejabat pembuat akte autentik, akan tetapi disebut Hakim MK sambil guyonan adanya "Notaris Berjalan" yang berada diposko pemenangan untuk mensahkan kesaksian-kesaksian.
Terpisah, anggota DPR RI Komisi II, H. Iwan Kurniawan SH, MS.i yang diwawancarai Warna Kalimantan mengatakan, politik uang bukan hanya terjadi di Kabupaten Barito Utara namun juga di daerah lain (12/9/2025).
"Ketika Pilkada selesai ada Paslon yang merasa dirugikan kemudian menggugat ke MK dengan tuduhan money politics segala macam, tidak hanya di Barito Utara," tutur Iwan.
Iwan yang banyak mengkritik perilaku elit yang melakukan praktik politik uang tersebut berharap agar semuanya tetap bersabar menunggu hasil putusan MK, dan mempercayakan MK akan memberikan putusan yang paling baik bagi Barito Utara.
Dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum yang diselenggarakan Bawaslu Barito Utara tersebut, Iwan yang telah menjadi wakil rakyat sejak tahun 2014 itu juga menyampaikan salah satu faktor penyebab sulitnya merubah karakter masyarakat yang toleran terhadap politik uang adalah kebiasaan.
"Ada duitnya tidak, kalau tidak ada duitnya tidak mau," sebut pendiri Yayasan Hasanka Palangka Raya tersebut.
