Anggota Komisi I DPRD Barito Utara H. Al Hadi, S.Pd.I Dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Dinkes, RSUD dan BPJS Kesehatan (17/6/2026). Foto : Warna Kalimantan
KALIMANTAN TENGAH, BARITO UTARA, MUARA TEWEH - Pemotongan jalur administrasi yang berbelit-belit dalam proses mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan menjadi saran penting yang disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Al Hadi, S.Pd.I
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diikuti 10 Anggota Dewan termasuk Ketua DPRD dan 14 perwakilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus tokoh NU Barito Utara tersebut mendesak prosedur birokrasi yang lebih simpel dalam pelayanan BPJS (17/6/2026).
"Kondisi geografis di Barito Utara seumpama dari Haragandang, dia tidak berencana untuk sakit. Datang ke Muara Lahei, umpamanya dia harus kembali lagi ke Haragandang, berapa lagi biayanya, waktunya berapa banyak lagi," kata Al Hadi.
Al Hadi menghendaki diciptakan dan diterapkannya administrasi terhadap orang yang sakit atau kesusahan yang berbeda dengan tradisi admistrasi pada umumnya.
"Beda dengan pengurusan perizinan umumnya, karena ini orang sakit," sebut beliau kepada jajaran BPJS Kesehatan yang hadir.
Rais Suriyah Pengurus Cabang Nahdatul Ulama dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Barito Utara tersebut diketahui pula sejak RDP tanggal 4 April dan 25 Mei yang lalu telah mengusulkan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil dalam Sungai Lahei, Muara Pari, Karendan dan Haragandang.
