Rapat Koordinasi Penanganan Kelangkaan BBM Kabupaten Barito Utara di Ruang Rapat Setda Barito Utara (10/9/2026). Foto : Warna Kalimantan
KALIMANTAN TENGAH, BARITO UTARA, MUARA TEWEH - Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, R Firmansyah, SH, MH, menjadi salah satu figur paling menarik dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan BBM yang berlangsung di Kantor Setda Barito Utara, Muara Teweh, Kamis (10/9/2026).
Dalam rapat ini, Kajari yang dikenal santun dan ramah ini menegaskan sikapnya yang tidak dapat menoleransi terjadinya penyimpangan masalah BBM di Kabupaten Barito Utara, sebagai penegak hukum yang memegang teguh pada prinsip berdiri di atas kebenaran dan demi masyarakat.
Tanpa disangka-sangka, dalam rapat koordinasi yang dihadiri Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST, MT, Wakil Bupati, Felix Soenadi Y Tingan, Sekda Drs. H. Muhlis, Dandim 1013 Muara Teweh Letkol Inf Nurwahid, perwakilan Kapolres dan para pengusaha SPBU, Jaksa yang sudah lebih dari 30 Tahun menangani kasus korupsi tersebut menampilkan secara langsung temuan hasil investigasinya sendiri di lapangan dan vidio yang beredar di tengah warga yang perlu dipelajari lebih lanjut kebenarannya.
"Ijin Pak Bupati kalau boleh saya mau minta ditayangkan beberapa temuan di lapangan oleh saya sendiri dan masyarakat," tutur Kajari kepada Bupati yang langsung diiyakan H. Shalahuddin.
Ia lalu menampilkan salah satu contoh adanya praktik kerjasama antara oknum SPBU dengan pelangsir di sebuah SPBU di Kabupaten Barito Utara pada layar videotron ruang rapat.
"Ini kan tidak masuk akal. Masa pertalite yang harusnya pakai barcode bisa dijual lebih dari pada itu (102 liter)," beber Kajari R Firmansyah kepada peserta rapat
Berikutnya ia menampilkan vidio yang beredar di media sosial tentang beberapa perempuan yang diduga karyawan SPBU sedang menuang benda cair ke dalam beberapa dirigen disamping sebuah bangunan beton. Sorot mata peserta rapat semuanya tertuju pada layar saat itu.
Pada kesempatan tersebut, Kajari juga meminta kepada Polres yang menangani masalah BBM sebelumnya agar memanggil pula pelangsir dan pemilik SPBU nya untuk dimintai keterangan.
"Kalau memang cukup bukti saya akan menyarankan untuk dijadikan tersangka juga," sebutnya.
Di Benangin sebut Kajari, pertalite ada yang dijual 20 ribu perliter. Ternyata hal itu dikarenakan harga di SPBU sudah 14 sampai 16 ribu rupiah per-liternya.
"Saya tidak tahu apakah pemilik SPBU ikut bermain, sudah mengetahui atau belum mengetahui," ujar Kajari.
Kajari akan meminta dikirimkan rekaman CCTV SPBU untuk mengetahui rekaman CCTV di SPBU tersebut aktif atau tidak. Ia juga mengherankan SPBU yang selalu tutup dan jarang terlihat aktif.
Terhadap internal Kejaksaan, ia mengintruksikan pula kepada anggotanya agar tidak ada yang turut bermain-main BBM sebagai langkah pengawasan internal.
"Kalau memang kita mau menanggulangi hal ini mari kita sama-sama. Bersihkan oknum kita, ingatkan oknum kita, jangan ada yang terlibat dan jangan ada yang menerima suap," kata Kajari yang dalam investigasi kadang dilakukan sendirian membaur bersama warga.
Kajari juga mendapatkan informasi, ketika dilakukan pengawasan pihak pengawasnya juga menerima dari SPBU bebernya. Selanjutnya ia menyampaikan prinsip seorang penegak hukum.
"Kalaupun saya mau dicopot dari jabatan saya ini saya tidak perduli, yang penting satu, jangan karena perbuatan tercela," tutupnya yang langsung disambut tepuk tangan riuh seluruh peserta dalam ruang rapat.
